JEMBER-Sedikitnya 15 kecamatan di Jember telah mengintegrasikan tahapan PNPM MPd dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan. Tujuannya, agar tidak ada tumpang tindih antara program PNPM MPd dengan program pembangunan yang dilakukan Pemkab Jember di Tingkat kecamatan.
Proses integrasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas musrenbang. Selain aktif membahas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemangku kepentingan di Kecamatan juga sangat antusias memprioritaskan usulan hasil penggalian gagasan dari tingkat dusun hingga ke desa.
Perencanaan pembangunan pola integrasi merupakan langkah efektif. Kewenangan pendanaan usulan oleh SKPD/daerah dan skala desa dapat dipisahkan. Itu sebagai upaya antisipasi menghindari Overlapping pendanaan usulan. Skema integrasi merupakan langkah strategis dalam menyinkronkan antara renstra daerah/kabupaten dengan resntra desa yang dikenal dengan istilah Satu Perencanaan Untuk Semua.
Kepala Bapemas Jember, Edy B. Susilo menandaskan bahwa untuk tahun 2014 ini, PNPM MPd melaksanakan tahapan skema integrasi dengan perencanaan reguler. Dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MPd yang dialokasikan di Kecamatan tidak bisa mendanai semua usulan masyarakat.
Padahal usulan tersebut merupakan prioritas dan telah diverifikasi dengan melibatkan dinas terkait. Oleh karena itu dengan skema integrasi ini diharapkan agar usulan yang tidak terdanai tersebut bisa menjadi prioritas kecamatan dan diusulkan pendanaannya kepada SKPD melalui Musrenbang Kabupaten. "Sisa usulan prioritas yang tidak mendapatkan alokasi dana BLM PNPM MPd, bisa ditindaklanjuti ke musrenbang kabupaten melalui Forum SKPD. Karena proposal usulan sudah jelas dan sudah diverifikasi,"tegas edy.
Dari 26 Kecamatan lokasi PNPM MPd di Jember, 15 kecamatan sudah menerapkan pola ini. Selebihnya 11 kecamatan menjalankan siklus PNPM MPd pola reguler. Kecamatan yang sudah berintegrasi antara lain : Kencong, Bangsalsari, Jenggawah, Semboro, Umbulsari, Jombang, Rambipuji, Ajung, Sumberbaru, Silo, Panti, Sumberjambe, Mumbulsari, Gumukmas dan Puger.
Integrasi dilaksanakan pada tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pendanaan Usulan di bulan Februari. Itu untuk menyesuaikan dengan Jadwal Musrenbang Kecamatan. Sedangkan 11 Kecamatan yang belum melaksanakan tahapan integrasi disebabkan karena keterlambatan progres tahapan PNPM MPd. Kecamatan tersebut antara lain:Mayang, Jelbuk, Tanggul, Wuluhan, Kalisat, Balung, Ledokombo, Pakusari, Sukowono, Arjasa, dan Sukorambi.
Mukhair Djauhari, PjO PNPM MPd Kabupaten Jember menegaskan pola integrasi menuntut kecepatan progres dan keakuratan proses. "Tidak akan ada artinya memaksakan skema intedrasi, tetapi mengesampingkan kualitas dan prinsip PNPM MPd yang partisipatoris, transparan dan akuntabel," ujarnya. Jika prinsip PNPM MPd tersebut dilanggar, tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif pada tahapan selanjutnya, sehingga cita-cita integrasi dalam mengefektifkan perencanaan pembangunan sulit diraih.
Seperti yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Jombang dan Sumberbaru beberapa hari lalu, pola integrasi berjalan cukup efektif. Target prioritas usulan yang disampaikan oleh Tim Pemandu Musrenbang dari SKPD terkait, sudah selaras dengan prioritas usulan masyarakat di musrenbangdes. Output in cukup beralasan karena di Jember sudah mengenal integrasi PNPM MPd.
"Tidak ada kesulitan untuk menerapkan pola integrasi karena Kabupaten Jember berpengalaman melaksanakan pola integrasi pada 2011 hingga sukses menggelar Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) setara dengan musrenbang kabupaten dalam mengompetisikan prioritas usulan secara partisipatif dan transparan", imbuh Mukhair.(aro/c1)
Sumber : Radar Jember. Kamis 20 Februari 2014
0 komentar:
Posting Komentar