Selasa, 09 September 2014
Senin, 03 Maret 2014
Kamis, 27 Februari 2014
15 Lecamatan Terapkan Pola Integrasi | Perencanaan PNPM MPd-Musrenbang Kecamatan
JEMBER-Sedikitnya 15 kecamatan di Jember telah mengintegrasikan tahapan PNPM MPd dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan. Tujuannya, agar tidak ada tumpang tindih antara program PNPM MPd dengan program pembangunan yang dilakukan Pemkab Jember di Tingkat kecamatan.
Proses integrasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas musrenbang. Selain aktif membahas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemangku kepentingan di Kecamatan juga sangat antusias memprioritaskan usulan hasil penggalian gagasan dari tingkat dusun hingga ke desa.
Perencanaan pembangunan pola integrasi merupakan langkah efektif. Kewenangan pendanaan usulan oleh SKPD/daerah dan skala desa dapat dipisahkan. Itu sebagai upaya antisipasi menghindari Overlapping pendanaan usulan. Skema integrasi merupakan langkah strategis dalam menyinkronkan antara renstra daerah/kabupaten dengan resntra desa yang dikenal dengan istilah Satu Perencanaan Untuk Semua.
Kepala Bapemas Jember, Edy B. Susilo menandaskan bahwa untuk tahun 2014 ini, PNPM MPd melaksanakan tahapan skema integrasi dengan perencanaan reguler. Dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MPd yang dialokasikan di Kecamatan tidak bisa mendanai semua usulan masyarakat.
Padahal usulan tersebut merupakan prioritas dan telah diverifikasi dengan melibatkan dinas terkait. Oleh karena itu dengan skema integrasi ini diharapkan agar usulan yang tidak terdanai tersebut bisa menjadi prioritas kecamatan dan diusulkan pendanaannya kepada SKPD melalui Musrenbang Kabupaten. "Sisa usulan prioritas yang tidak mendapatkan alokasi dana BLM PNPM MPd, bisa ditindaklanjuti ke musrenbang kabupaten melalui Forum SKPD. Karena proposal usulan sudah jelas dan sudah diverifikasi,"tegas edy.
Dari 26 Kecamatan lokasi PNPM MPd di Jember, 15 kecamatan sudah menerapkan pola ini. Selebihnya 11 kecamatan menjalankan siklus PNPM MPd pola reguler. Kecamatan yang sudah berintegrasi antara lain : Kencong, Bangsalsari, Jenggawah, Semboro, Umbulsari, Jombang, Rambipuji, Ajung, Sumberbaru, Silo, Panti, Sumberjambe, Mumbulsari, Gumukmas dan Puger.
Integrasi dilaksanakan pada tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pendanaan Usulan di bulan Februari. Itu untuk menyesuaikan dengan Jadwal Musrenbang Kecamatan. Sedangkan 11 Kecamatan yang belum melaksanakan tahapan integrasi disebabkan karena keterlambatan progres tahapan PNPM MPd. Kecamatan tersebut antara lain:Mayang, Jelbuk, Tanggul, Wuluhan, Kalisat, Balung, Ledokombo, Pakusari, Sukowono, Arjasa, dan Sukorambi.
Mukhair Djauhari, PjO PNPM MPd Kabupaten Jember menegaskan pola integrasi menuntut kecepatan progres dan keakuratan proses. "Tidak akan ada artinya memaksakan skema intedrasi, tetapi mengesampingkan kualitas dan prinsip PNPM MPd yang partisipatoris, transparan dan akuntabel," ujarnya. Jika prinsip PNPM MPd tersebut dilanggar, tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif pada tahapan selanjutnya, sehingga cita-cita integrasi dalam mengefektifkan perencanaan pembangunan sulit diraih.
Seperti yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Jombang dan Sumberbaru beberapa hari lalu, pola integrasi berjalan cukup efektif. Target prioritas usulan yang disampaikan oleh Tim Pemandu Musrenbang dari SKPD terkait, sudah selaras dengan prioritas usulan masyarakat di musrenbangdes. Output in cukup beralasan karena di Jember sudah mengenal integrasi PNPM MPd.
"Tidak ada kesulitan untuk menerapkan pola integrasi karena Kabupaten Jember berpengalaman melaksanakan pola integrasi pada 2011 hingga sukses menggelar Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) setara dengan musrenbang kabupaten dalam mengompetisikan prioritas usulan secara partisipatif dan transparan", imbuh Mukhair.(aro/c1)
Sumber : Radar Jember. Kamis 20 Februari 2014
Minggu, 16 Februari 2014
Kamis, 13 Februari 2014
.jpg)
TARGETKAN 2014 LEBIH BERKUALITAS | Bapemas Gelar Monev Hasil Kegiatan PNPM MPd 2013
JEMBER- Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemkab Jember selaku satker PNPM Mandiri Perdesaan (MPd) berupaya keras meningkatkan kualitas. Salah satu caranya dengan menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) PNPM MPd yang dilaksanakan tahun anggaran 2013 lalu. Kegiatan monev PNPM MPd kini menjadi agenda rutin tahunan Bapemas Jember untuk memastikan penggunaan dana BLM tepat sasaran.
Drs. Mukhair Djauhari SH MSi, penanggung jawab operasional (PjO) PNPM MPd Jember memimpin monev memberikan apresiasi positif dan berterima kasih atas kinerja pelaku PNPM MPd. Kegiatan selama PNPM MPd 2013 dinilai sesuai dengan standart perencanaan dan petunjuk program. Terlebih kegiatan swakelola tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang sebagian besar adalah rumah tangga miskin (RTM).
Salah satunya evaluasi bangunan MCK di Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah. Mukhair Djauhari mengaku cukup puas melihat MCK telah memberikan manfaat kepada masyarakat stempat. Demikian juga dengan Gedung Posyandu dan perlengkapan pelayanan kesehatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong yang sudah digunakan untuk melayani masyarakat setempat.
"Saya atas nama Satker PNPM MPd Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada semua pelaku PNPM MPd di kecamatan dan desa yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan PNPM MPd tahun 2013". Ungkap Mukhair.
Mukhair menegaskan,masyarakat sekarang sudah memiliki kesadaran pentingnya kegiatan non fisik. "Yang lebih membanggakan adalah masyarakat sudah tidak lagi berorientasi pada kegiatan fisik tetapi lebih pada kegiatan yang bisa menyelesaikan permasalahan,"imbuhnya.
Selain di Jenggawah dan Kenconh, Monev PNPM MPd juga dilaksanakan untuk gedung TK yang ada di Desa Klompangan Ajung, Padomasan Jombang, Tanjungsari Umbulsari dan gedung PAUD di Bagorejo Kecamatan Gumukmas.
Keberhasilan tahun 2013 merupakan tolok ukur PNPM MPd tahun 2014 yang saat ini sedang berproses pada tahapan perencanaan. Pola integrasi satu perencanaan untuk semua kegiatan lebih mengarah usulan kegiatan PNPM MPd. Untuk merujuk pada renstra RPJM Daerah Kabupaten Jember. Hal ini dirasakan cukup efektif, khususnya sebagai upaya antisipasi over lapping pendanaan oleh satauan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Dalam kunjungan ke lokasi PAUD di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas, Kepala Bapemas Jember, Edy B. Susilo menegaskan perlunya pengawalan proses perencanaan partisipatif oleh jajaran SKPD terkait melalui pemberian informasi rencana teknis kegiatan prioritas di instansinya.
"PNPM MPd tahun 2014 harus lebih baik, efektif dan tepat sasaran karena menggunakan skema integrasi. Oleh karenanya keterlibatan SKPD yang berhubungan langsung dengan usulan masyarakat sangatlah diperlukan, khususnya dalam memberikan informasi prioritas usulan di instansinya", ungkap Edy B. Susilo (aro/c1)
Sumber : Radar Jember, Kamis 23 Januari 2014
Selasa, 31 Desember 2013
BUPATI DJALAL RESMIKAN PNPM | Sinergiskan PNPM MPd dengan RPJMD Jember
 |
| Add caption |
Bupati Djalal juga meresmikan secara langsung kegiatan gedung TK Lestari di areal balai desa Paleran, Kecamatan Umbulsari. Puncak gebyar PNPM MPd 2013 ini juga di isi dengan gelar produk unggulan kelompok pemanfaat dana bergulir hasil binaan unit pengelola kegiatan (UPK) d
an pameran foto pelaksanaan silus PNPM MPd serta parade Drum band, musik dangdung rajawali dan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Andy Ferry Bisono.
Sebanyak 26 Stand dengan beraneka produk unggulan khas Jember dipamerkan diantaranya berbagai bentuk kerajinan. Seperti peralatan dapur dari alumunium dan kayu, manik-manik, batik tulis, anyaman rotan, sanggkar burung, dan juga beberapa produk makanan hasil karya IRT (industri rumah tangga) kelompok SPP.
Bupati Djalal selaku penanggung jawab PNPM MPd di Jember mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pelaku PNPM MPd yang ikhlas dan penuh loyalitas tinggi telah berperan aktif membangun desanya tanpa pamrih. Bahkan sudah mampu mewarnai proses pengambilan keputusan partisipatif, membangun dengan kekuatan masyarakat secara mandiri.
"Sebagai Penanggung Jawab PNPM MPd Jember, saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pelaku PNPM MPd yang telah ikhlas dan penuh loyalitas tanpa pamrih dalam melopori pembangunan desa secara Mandiri. Pemberintah Kabupaten Jember siap memberikan dukungan pendanaan dan regulasi untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakt Jember", lanjut Djalal.
Bupati berharap melalui moment peresmian tersebut di jadikan evaluasi dan kajian kritis multi dimensi oleh semua pelaku PNPM MPd. Pemanfaat kegiatan dan jajaran birokrasi supaya tahun 2014 Menjadi lebih baik." transparan dan tepat sasaran dengan tidak meninggalkan roh PNPM MPd sebagai program pemberdayaan yang berbasis masyarakat," imbuhnya. (aro/hdi)
Sumber : Jawa post/Radar Jember, Selasa 31 Desember 2013
PNPM MPd Kabupaten Jember Tahun 2013 | Prioritaskan Pembangunan Kualitas Hidup Masyarakat
JEMBER - Hari ini, Senin 30 Desember 2013 Bupati MZA. Djalal meresmikan hasil Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Kali ini peresmian secara simbolis realisasi kegiatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 37.950.000.000. digelar di desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
Seperti sebelumnya, kegiatan rutin PNPM Mandiri perdesaan (MPd) tahun anggaran 2013 sudah dilaksanakan Januari-Desember 2013. Puncaknya hari ini, Senin, 30 Desember 2013 yang ditandai dengan peresmian hasil kegiatan yang sudah digagas, direncanakan dam dilaksanakan oleh masyarakat. kali ini peresmian secara simbolis realisasi kegiatan dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 37.950.000.000 digelar di desa Paleran Kecamatan Umbulsari sebagai salah saru desa yang mendapatkan alokasi dana PNPM MPd tahun 2013.
Di tahun 2013 PNPM MPd sudah berhasil menyeimbangkan porsi penyerapan alokasi dana di semua bidang kegiatan Mulai Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Rp. 3.273.050.000 (36,6%) Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Kelompok Perempuan/ PKU EKP Rp. 831.382.600 (2,2 %), Operasional UPK Rp. 757.204.900 (2 persen) dan Operasional TPK Desa Rp. 1.137.199.250 (3 persen) yang kesemuanya untuk mendanai 58.386 kegiatan.
"Paparan data tersebut menggambarkan bahwa orientasi PNPM Mandiri Perdesaan di tahun 2013 sudah tidak lagi didominasi oleh kegiatan fisik/ infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan di Jember lebih memprioritaskan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup manusia:, ungkap Edy Budi Susilo,MSi Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Jember.
Dia menilai, bergesernya prioritas usulan masyarakat dalam PNPM MPd, merupakan wujud nyata bahwa kualitas partisipasi masyarakat sudah meningkat. Tidak lagi karena mobilisasi kepentingan kelompok tertentu. Tetapi lebih karena pola pikir terbuka untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.
Hasil ini mendapat apresiasi positif dari Bupati Jember MZA. Djalal untuk terus dilanjutkan pada pelaksanaan PNPM MPd tahun 2014 dengan dikeluarkannya Surat Bupati Nomor: 414.1/821/35.09.315/2013, tertanggal 30 Oktober 2013. Salah satu point dalam surat dimaksud adalah Camat, PJOK, Kepala Desa dan semua Pelaku PNPM MPd lainya harus mengawal dan mengarahkan setiap usulan kegiatan agar benar-benar mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
"peran Pemkab Jember dalam meberikan kontribusi pendanaan (DDUB) sudah mencapai RP. 47.082.500.000 atau 17,16 persen dari total alokasi BLM PNPM MPd sebesar Rp. 321.400.000.000,"imbuh edy budi susilo.
Memasuki tahun anggaran 2014, Kabupaten Jember mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 37.050.000.000 terdiri dari APBN Rp. 35.197.500.000 "untuk mewujudkan harapan di tahun 2014 sangat tergantung pada niat baik dan komitmen element pelaku PNPM MPd dan pemangku kepentingan yang ada di Jember untuk terus bersinergis dalam melepaskan status sebagai kabupaten dengan rumah tangga miskin (RTM) tertinggi di Jawa Timur,"Pungkasnya .(aro)
POTRET KEGIATAN PNPM MPd.
1. Launching kegiatan tahun 2013 yang dipararelkan dengan evaluasi hasil PNPM MPd tahun 2012 di Gedung Serbaguna.
2. Pelatihan Kades lokasi PNPM MPd untuk mempersiapkan PNPM MPd skema integrasi 2014
3. Pemantapan Camat dan PJOK lokasi PNPM MPd untuk mempersiapkan PNPM MPd 2014.
4. Workshop hukum penanganan masalah
5. Penyaluran Bansos
6. Pelatihan Kelompok SPP
7. Pelatihan BKAD dan BP UPK
8. Pelatihan UPK
9. MAD Prioritas dan penetapan usulan
10. Kegiatan jalan rabat desa
11. kegiatan kesehatan
12. kegiatan pendidikan
13/ kegiatan pelatihan
14. kegiatan pengelolaan dan bergulir
Sumber : Jawa Post/Radar Jember, Senin 30 Desember 2013
Senin, 30 Desember 2013
Besok Gebyar PNPM MPd di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari | Gerakan Kelompok Perempuan Berwirausaha
JEMBER - Aset produktif dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Jember cukup besar. Hingga kini telah mencapai Rp. 63.758.019.222. Jumlah ini terkumpul selama 11 tahun pelaksanaan PNPM MPd. termasuk saat masih bernama Program Pengembangan Kecamatan /PPK.
Uniknya pengelolaan dana bergulir ini dikhususkan bagi kelompok perempuan yang tidak memiliki akses untuk pinjam ke bank komersial dan diberlakukan tanpa agunan. Aset di atas dibangun dari modal awal sebesar Rp. 37.780.014.200 yang digulirkan kepada 3.872 kelompok dengan 67.696 orang pemanfaat.
Dengan perkembangan aset yang cukup signifikan mendorong satker dan jajaran pelaku PNPM MPd di Jember menfasilitasi terbentuknya tata aturan pengelolaan dana bergulir, termasuk pemberian reward dan punishment yang diliai cukup efektif dalam menstabilkan angsuran kelompok pada posisi 96,85% di akhir tahun 2013.
Demikian juga dengan pemerintah pusat. melalui surat dirjen no : 991/1806/PMD, tanggal 27 pebruari 2013 diteaskan bahwa bagi kecamatan yang tidak mengakses dana SPP dikarenakan posisi Idle Fund (dana mengendap yang cukup tinggi, red) dan tunggakan yang relatif besar, diberikan kesempatan untuk mengalihkan alokasi dana simpan pinjam (SPP) untuk kegiatan peningkatan kapasistas usaha ekonomi kelompok perempuan (PKUEKP).
 |
| Penyaluran SPP kelompok perguliran |
PKUEKP ini bisa di wujudkan pada aspek yang mendukung kegiatan pengelolaan dana bergulir, diantaranya adalah : pelatihan pendukung kualitas dan produktifitas UEKP. pembelian barang modal dan usaha produksi UEKP, prasarana/infrastruktur yang terkait langsung dengan UEKP (non individu), usaha produktif kelompok perempuan berbasis unggulan kewilayahan atau penunjang peningkatan ekonomi rumah tangga ."harapan pemerintah adalah agar perempuan bisa mandiri, mampu berwira usaha dan menambah penghasilan keluarga, " uangkap kepala Bapemas Jember Edy Budi Susilo.
hingga saat ini, dari pengelolaan dana bergulir sudah terkumpul surplus sebesar Rp. 19.388.123.326 dari total surplus tersebut, Rp. 1.813.528.452, telah dialokasikan untuk golongan masyarakat miskin non potensial yang tidak dapat mengakses SPP agar dapat merasakan manfaat PNPM MPd. yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan khitan massal untuk 708 anak, nikah massal untuk 59 pasang, pembagian sembako 12.845 paket untuk RTM, kambing gulir untuk 30 orang, pemberian makan tambahan (PMT) untuk 17.421 balita dan lansia, peduli duafa untuk 804 KK, Beasiswa bagi anak kurang mampu 1.946 anak, ternak bebek bagi RTM 38 orang dan perbaikan rumah kurang layak huni 12 unit (aro/cl)
Sumber : Jawa Post/Radar Jember, Minggu 29 Desember 2013
PNPM MANDIRI | SUKSES GELAR 58.368 KEGIATAN? | Prioritaskan Kesehatan dan Pendidikan
 |
| Bupati Jember MZA Djalal saat meresmikan salah satu kegiatan PNPM MPd Jember |
PNPM Mandiri Perdesaaan (MPd) Jember telah berhasil membangun berbagai infrastruktur di Jember. Program PNPM MPd berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) selama 10 tahun terakhir (2003-2012) telah sukses menggelar 58.386 kegiatan. Paling banyak berupa kegiatan fisik.
Dari kegiatan itu, tidak kurang dana sebanyak Rp. 218.255.856.800 di gunakan untuk membangun sarana prasarana, salah sarunya pembangunan infrastruktur perdesaan. Jumlah itu sekitar 76,99 persen dari total BLM PNPM MPd Rp. 283.450.000.000 yang masuk di Jember.
Pembangunan infrastruktur perdesaan sejalan dengan prioritas Bupati Jember MZA. Djalal dalam membangun Jember. Sebab, pembangunan infrastruktur perdesaan menyentuh langsung masyarakat miskin. Terbitnya surat Bupati Jember Nomor 414.1/573/35.09.315/2012, tanggal 5 september 2012 tentang pedoman penggunaan dana PNPM MPd, cukup efektif mengakomodasi gagasan masyarakat. baik kegiatan ekonomi dana bergulir, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan infrastruktur perdesaa.
Alokasi BLM tahun 2013 sebesar Rp. 37.950.000.000 sudah direalisasikan secara proposional dalam beberapa bidang kegiatan: Antara lain simpan pinjam khusus perempuan (SPP) Rp. 3.273.050.000 atau 8,6 persen, sarana prasarana Rp. 9.442.789.850 atau 24,9 persen. kemudian kesehatan Rp. 8.607.042.650 atau 22,7 persen, pendidikan Rp. 13.901.330.750 atau 36,6 persen. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Kelompok Perempuan/ PKU EKP Rp. 831.382.600 atau 2,2 persen, Operasional UPK Rp. 757.204.900 atau 2 persen dan Operasional TPK Desa Rp. 1.137.199.250 atau 3 persen. "Protret hasil kegiatan tahun 2013 di atas, membuktikan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan mulai bersinergi dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang merujuk pada dokumen RKPDesa sebagai dokumen perencanaan pembangunan partisipatif, "ungkap kepala Bapemas Jember Edy Budi Susilo.
Dengan demikian upaya PNPM Mpd dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Jember semakin mendekati hasil. Mengingat, salah satu pendekatan PNPM MPd adalah pembangunan " manusia" sebagai mana tertuang pada Millennium Development Goals (MDGs).
PNPM MPd memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan aset jangka panjang yang akan mampu memperbaiki kualitas hidum masyarakat " dari sudut pandang kuantitatif 14 indikator kemiskinan 2 bidang dimaksud sudah mempunyai point para meter yang dapat mengubah Jember dari status kabupaten dengan angka kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur, "imbuh Mukhair Djauhari, Faskab PNPM Mpd.
Perencanaan PNPM MPd 2014 mendatang menggunakan skema integrasi. skema integrasi mengharuskan desa mempunyai dokumen perencanaan pembangunan sebagaiu Bank data usulan untuk diajukan pendanaanya melalui anggaran rutin pemerintah maupun program - program yang berbasis pemberdayaan. pengalaman melaksanakan Tahapan Integrasi Sudah dimiliki pada tahun 2011 ketika jember menjadi pilot project Kabupaten Integrasi. Social Capital masyarakat Jember sudah familiar dengan perencanaan partisipatif dengan segala konsekwensi pengambilan keputusan yang demokratis, 211 desa lokasi PNPM MPd di 26 " kecamatan sudah mempunyai dokumen RPJMDes dan RKPDes" dan dukungan Bupati Djalal untuk PNPM MPd tahun 2014 melalui surat BUpati Jember menegaskan setiap program yang memanfaatkan dana pemerintah (APBN dan APBD) harus mengacu pada dokumen RPJMDes dan RKPDes," imbuhnya".
Kegiatan dikawal agar benar-benar mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. tugas pengawalan inilah yang harus didukung oleh komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan dan pelaku PNPM MPd baik dari jajaran teknokratis, legislatif maupun masyarakat secara partisipatif. sehingga apa yang menjadi cita-cia bersama masyarakat Jember terlepas dari garis Kemiskinan Dapat Terwujud. (aro/cl/hdi)
Sumber : Jawa Pos/Radar Jember, Sabtu 28 Desember 2013.
Ledokombo, kecamatan dengan topografi pedesaan pegunungan yang sejuk, berada di
ketinggian 370 m dpl dan terdiri dari 10 desa didalamnya, merupakan salah satu kecamatan yang
memperoleh akses PNPM MPd sejak tahun 2003, yang dulunya bernama PPK. 10 tahun bukanlah
waktu yang singkat untuk sebuah program pemberdayaan masyarakat, dan tidak sedikit dana yang
telah dikucurkan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah. Begitu banyak perubahan fisik maupun
non fisik yang terjadi di kecamatan Ledokombo seiring dengan adanya PNPM MPd selama 10
tahun tersebut, tetapi tetap saja ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
Sebagai contoh permasalahan yang ada di desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo adalah
minimnya sarana pendidikan pra Sekolah Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
merupakan awal dari tonggak dimulainya pembelajaran serta pendidikan bagi generasi penerus
bangsa. Meski hanya dengan dengan kelas ala kadarnya, beralaskan ubin semen, dengan dinding
“gedheg” atau “bidhik” kata orang madura, tetapi tidak mengurangi tekad serta niat masyarakat
desa Ledokombo untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.
Berdasarkan kegelisahan atas masalah keterbatasan sarana prasarana pendidikan PAUD atau
RA (Raudlatul Athfal), maka masyarakat desa khususnya kaum perempuan di desa Ledokombo
mengajukan usulan pembangunan gedung PAUD/RA yang sudah mempunyai embrio berupa
peserta didik dan tenaga pengajar beserta pengelola pendidikan dalam acara Musyawarah Desa
Khusus Perempuan. Dari persetujuan musyawarah kaum perempuan di tingkat desa inilah
diajukannya usulan pembangunan gedung PAUD/RA kepada program PNPM MPd untuk kegiatan
TA. 2013, yang kemudian dikompetisikan dengan usulan-usulan lainnya dari desa-desa di
kecamatan Ledokombo. Dari hasil Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan dan Musyawarah
Antar Desa Penetapan Usulan di kecamatan Ledokombo, maka usulan pembangunan gedung
PAUD/RA di desa Ledokombo berhak mendapat total pendanaan dari PNPM MPd untuk kegiatan
TA. 2013 sebesar Rp. 196.912.300 sesuai SPC No. 410/227/28/2013 kecamatan Ledokombo.
Pembangunan gedung PAUD/RA diawali dengan kegiatan Trial gabungan oleh TPK dan KT se
kecamatan Ledokombo yang diadakan bersamaan dengan peletakan batu pertama oleh bapak
Camat Ledokombo dan PJO Kecamatan Ledokombo pada tanggal 07 September 2013. Sampai
pada bulan Oktober 2013 progres pembangunan gedung PAUD/RA di desa Ledokombo telah
mencapai 65% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 67.684.700, kelancaran progres
pembangunan gedung PAUD/RA ini tidak lain karena dukungan semua lapisan masyarakat beserta
pemerintah desa yang turut berpartisipasi baik dalam kegiatan pembangunan dan pengawasan.
Pembangunan gedung PAUD/RA belum selesai 100%, maka harus terus dilaksanakan sesuai
tahapan dengan terus menjaga mutu dan waktu. Dengan mutu yang baik diharapkan dapat
menghasilkan bangunan yang kokoh, sebagaimana pendidikan yang diawali dengan baik akan
menciptakan generasi yang kokoh dengan dasar agama dan intelektualitasnya. Satu masalah
pendidikan berhasil diselesaikan oleh masyarakat desa Ledokombo dengan stimulan dana PNPM
MPd TA. 2013, semoga dengan adanya pembangunan gedung PAUD/RA yang awalnya hanya
bangunan “gedheg” di desa Ledokombo akan meningkatkan kuaitas pendidikan anak penerus
bangsa Indonesia, gedung PAUD/RA Al-Hasan hanyalah sarana awal, dan yang perlu dipikirkan
adalah keberlanjutan kegiatan belajar-mengajar lainnya di desa Ledokombo dan Kecamatan
Ledokombo secara umum, karena masih banyak masalah di sekitar dunia pendidikan kita yang
juga butuh penyelesaian, karena awal dari kehancuran adalah kebodohan dan ”menuntut ilmu
dapat menaikkan derajat seseorang beberapa derajat begitu juga orang yang beriman”.
ketinggian 370 m dpl dan terdiri dari 10 desa didalamnya, merupakan salah satu kecamatan yang
memperoleh akses PNPM MPd sejak tahun 2003, yang dulunya bernama PPK. 10 tahun bukanlah
waktu yang singkat untuk sebuah program pemberdayaan masyarakat, dan tidak sedikit dana yang
telah dikucurkan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah. Begitu banyak perubahan fisik maupun
non fisik yang terjadi di kecamatan Ledokombo seiring dengan adanya PNPM MPd selama 10
tahun tersebut, tetapi tetap saja ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
Sebagai contoh permasalahan yang ada di desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo adalah
minimnya sarana pendidikan pra Sekolah Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
merupakan awal dari tonggak dimulainya pembelajaran serta pendidikan bagi generasi penerus
bangsa. Meski hanya dengan dengan kelas ala kadarnya, beralaskan ubin semen, dengan dinding
“gedheg” atau “bidhik” kata orang madura, tetapi tidak mengurangi tekad serta niat masyarakat
desa Ledokombo untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.
Berdasarkan kegelisahan atas masalah keterbatasan sarana prasarana pendidikan PAUD atau
RA (Raudlatul Athfal), maka masyarakat desa khususnya kaum perempuan di desa Ledokombo
mengajukan usulan pembangunan gedung PAUD/RA yang sudah mempunyai embrio berupa
peserta didik dan tenaga pengajar beserta pengelola pendidikan dalam acara Musyawarah Desa
Khusus Perempuan. Dari persetujuan musyawarah kaum perempuan di tingkat desa inilah
diajukannya usulan pembangunan gedung PAUD/RA kepada program PNPM MPd untuk kegiatan
TA. 2013, yang kemudian dikompetisikan dengan usulan-usulan lainnya dari desa-desa di
kecamatan Ledokombo. Dari hasil Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan dan Musyawarah
Antar Desa Penetapan Usulan di kecamatan Ledokombo, maka usulan pembangunan gedung
PAUD/RA di desa Ledokombo berhak mendapat total pendanaan dari PNPM MPd untuk kegiatan
TA. 2013 sebesar Rp. 196.912.300 sesuai SPC No. 410/227/28/2013 kecamatan Ledokombo.
Pembangunan gedung PAUD/RA diawali dengan kegiatan Trial gabungan oleh TPK dan KT se
kecamatan Ledokombo yang diadakan bersamaan dengan peletakan batu pertama oleh bapak
Camat Ledokombo dan PJO Kecamatan Ledokombo pada tanggal 07 September 2013. Sampai
pada bulan Oktober 2013 progres pembangunan gedung PAUD/RA di desa Ledokombo telah
mencapai 65% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 67.684.700, kelancaran progres
pembangunan gedung PAUD/RA ini tidak lain karena dukungan semua lapisan masyarakat beserta
pemerintah desa yang turut berpartisipasi baik dalam kegiatan pembangunan dan pengawasan.
Pembangunan gedung PAUD/RA belum selesai 100%, maka harus terus dilaksanakan sesuai
tahapan dengan terus menjaga mutu dan waktu. Dengan mutu yang baik diharapkan dapat
menghasilkan bangunan yang kokoh, sebagaimana pendidikan yang diawali dengan baik akan
menciptakan generasi yang kokoh dengan dasar agama dan intelektualitasnya. Satu masalah
pendidikan berhasil diselesaikan oleh masyarakat desa Ledokombo dengan stimulan dana PNPM
MPd TA. 2013, semoga dengan adanya pembangunan gedung PAUD/RA yang awalnya hanya
bangunan “gedheg” di desa Ledokombo akan meningkatkan kuaitas pendidikan anak penerus
bangsa Indonesia, gedung PAUD/RA Al-Hasan hanyalah sarana awal, dan yang perlu dipikirkan
adalah keberlanjutan kegiatan belajar-mengajar lainnya di desa Ledokombo dan Kecamatan
Ledokombo secara umum, karena masih banyak masalah di sekitar dunia pendidikan kita yang
juga butuh penyelesaian, karena awal dari kehancuran adalah kebodohan dan ”menuntut ilmu
dapat menaikkan derajat seseorang beberapa derajat begitu juga orang yang beriman”.
Minggu, 17 November 2013
JURUS JITU JADIKAN UPK MAJU
Salah satu tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) adalah mengelola dana bergulir. Dalam mengelola dana bergulir perlu adanya strategi yang tepat dari pengurus UPKyang bersangkutan agar dana yang dikelola bisa berkembang dan tidak sampai ada tunggakkan serta meminimalisir adanya dana yang mengendap di bank / idle capital.
Dalam mengelola dana bergulir dibutuhkan adanya pendamping. Pendamping merupakan salah satu item penting yang harus ada. Untuk itulah posisi Fasilitator Kecamatan ( FK ) dalam pengelolaaan dana bergulir diharapkan keberadaannya.
Dari Fasilitator Kecamatan itulah diharapkan adanya bimbingan untuk menciptakan strategi maupun inovasi-inovasi yang bisa melestarikan keberlanjutan dana bergulir.
Salah satu strategi yang kami terapkan di kecamatan Semboro - Kabupaten Jember - Jawa Timur adalah :
1. Jadwal angsuran kelompok ke UPK dalam satu desa disamakan tanggalnya.
Karena ada enam desa dalam satu kecamatan, maka ada enam hari yang dibutuhkan UPK dalam menerima angsuran. Jadwal tersebut sebagai berikut :
- Desa Semboro per tanggal 5 setiap bulan
- Desa Sidomekar per tanggal 9 setiap bulan
- Desa Sidomulyo per tanggal 10 setiap bulan
- Desa Pondokjoyo per tanggal 11 setiap bulan
- Desa Pondokdalem per tanggal 12 setiap bulan
- Desa Rejoagung per tanggal 15 setiap bulan
2. Pada tanggal tersebut pengurus UPK melakukan jemput bola dengan cara datang / standby di balai desa yang bersangkutan. Jadi pengurus kelompok tidak perlu datang ke kantor UPK untuk menyetor angsurannya, karena UPK sudah siap di balai desa.
Pada saat itu dimanfaatkan juga untuk kegiatan pembinaan kelompok serta mencari kelompok yang akan pinjam dana bergulir yang dikelola UPK / marketing dana perguliran. Waktu angsuran dijadwalkan pada pukul 10.00 – 12.00 WIB.
Diharapkan kepala Desa, pengurus TPK dan KPMD ikut mendampingi kegiatan tersebut.
3. Untuk menjaga keamanan dana dilakukan kerjasama dengan pihak bank. Pihak bank mengambil dana setoran UPK dari hasil angsuran kelompok ke balai desa sesuai jadwal di atas.
Dari serangkaian strategi yang dilakukan hasil yang dicapai antara lain :
a. Adanya efisiensi waktu UPK yang digunakan untuk menerima angsuran dari kelompok.
b. Pemantauan angsuran kelompok lebih gampang.
c. UPK bisa melakukan kegiatan lain dalam waktu yang bersamaan.
d. Jika ada tunggakkan langsung bisa diketahui dan dibahas solusinya bersama dengan pelaku desa yang lain.
e. UPK lebih dekat dengan kelompok dan masyarakat
f. Angsuran kelompok ke UPK lancar.
g. Kecamatan Semboro merupakan satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki tunggakan di kabupaten Jember beberapa bulan terakhir MESKIPUN TIGA ORANG PENGURUS UPK SEMUA MASIH BARU.
Sumber : PNPM-MPd Kec. Semboro Kabupaten Jember
“ MENJINAKKAN MATA AIR DI LERENG AIR MATA”
Catatan Best Practise Pelaksanaan
Kegiatan PNPM-MPd Tercepat di Kecamatan Panti
 |
| PETA KECAMATAN PANTI KABUPATENJEMBER |
Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten Jember pada awal tahun 2006 yang melanda 7 kecamatan di Kabupaten Jember dengan daerah yang paling parah terkena banjir adalah Kecamatan Panti. Kawasan yang terkena bencana meliputi Desa Kemiri, Desa Suci dan Desa Serut. Desa Kemiri dan Suci merupakan areal terparah yang terlanda banjir, sementara Desa Serut hanya sebagian kecil namun desa ini merupakan tempat mengungsi masyarakat dari Desa Suci dan Kemiri. Dari data BPS Kabupaten Jember bencana banjir bandang yang terjadi 2 Januari 2006 mengakibatkan 76 orang meninggal dunia, 15 orang hilang, 1.900 orang mengungsi dan 36 rumah hanyut, 2.400 rumah rusak, 6 jembatan putus serta 140 ha sawah rusak.
 |
| Kondisi Mata Air yang akan di gunakan |
Setelah beberapa tahun berlalu, kehidupan masyarakat di kecamatan Panti saat ini telah berjalan normal kembali. Sisa-sisa kerusakan sudah tidak terlihat lagi dan hanya bongkahan-bongkahan batu yang berasal dari pegunungan yang terhampar di badan sungai yang terbawa saat terjadi banjir tersebut. Sungai yang melebar akibat gerusan banjir saat ini telah berubah fungsi menjadi sawah-sawah. Pemanfaatan lahan ini hanya dikala kemarau hingga awal musim penghujan tiba. Pada saat puncak musim penghujan banjir-banjir kecil datang dan menutupi lahan itu kembali sehingga apabila masih ada sawah otomatis akan rusak diterjang banjir. Rumah-rumah masyarakat di kawasan ini sebagian besar dibangun di pinggir sungai. Kondisi ini pada satu sisi memang menguntungkan terutama untuk akses sumber air. Sebaliknya, kondisi ini rentan bagi masyarakat yang berisiko terkena dampak di saat terjadi banjir bandang. Selain itu kemungkinan longsor akibat gerusan air di tebing-tebing sepanjang sungai dapat terjadi, akhirnya rumah-rumah warga bisa ambrol ke sungai.
Di bawah kepemimpinan Suryono, Desa Kemiri sedikit demi sedikit beranjak untuk berbenah sebisa mungkin. Slogan “KEMIRI MEMBANGUN (KEMBANG)” ditancapkan kuat pada ruang kognisi jajaran pemerintahan dan masyarakatnya untuk bangkit membenahi desanya. Pelayanan prima dari jajaran pemerintah desa terhadap masyarakat dibuktikan dengan pemberlakuan jam kerja kepada seluruh perangkat desa untuk standby hingga pukul 14.00 WIB mulai hari Senin hingga Jum’at. Tilik dusun dan koordinasi jajaran RT, RW, Kepala Dusun dengan pemerintah desa dalam mendiskusikan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi irama yang berdenyut di Balai Desa Kemiri. Salah satu topik diskusi mereka adalah kurang tercukupinya kebutuhan air bersih bagi rumah tangga di 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Delima, Kantong, dan Krajan.
Hasil penggalian gagasan yang menghasilkan tersedianya data masalah dan potensi desa yang dilakukan pada bulan November 2010 yang kemudian dituangkan dalam bentuk RPJM Desa Kemiri 2010-2015 dan RKP Desa Kemiri 2013 menempatkan kebutuhan pemenuhan air bersih menjadi usulan yang prioritas di bidang kesehatan. Walhasil, usulan Saluran Air Bersih (SAB) yang telah diperjuangkan di MAD Prioritas Usulan dan MAD Pendanaan Tahun Anggaran 2013 tersebut secara administratif dan teknis dinyatakan layak didanai melalui PNPM-Mandiri Perdesaan.
Tepatnya di kawasan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDG) Gunung Pasang di samping kiri sungai Kaliputih berbatasan dengan bongkahan pondasi bekas perumahan masyarakat yang telah tersapu bersih oleh banjir bandang pada tahun 2006 terdapat mata air yang mengalir menuju sungai Kaliputih. Air yang mengalir dari rerimbunan pepohonan itulah yang akan dijadikan potensi bagi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di 3 (tiga) dusun di Desa Kemiri.
“Saat terjadi banjir bandang, beberapa orang yang sempat menyelamatkan diri memilih untuk naik ke lereng gunung. Tepat di atas mata air itu, air mata mereka tak henti-hentinya meratapi keluarganya yang sebagian besar meninggal karena terseret air, terjepit batu, dan terperangkap puing-puing bangunan”, ujar Saliman (Ketua TPK PNPM-MPd Desa Kemiri) saat mempresentasikan usulan Saluran Air Bersih kepada seluruh peserta MAD Prioritas Usulan.
Dengan skor 41 hasil penilaian peserta MAD Prioritas Usulan, usulan Saluran Air Bersih (SAB) tersebut kemudian melaju di MAD Pendanaan. Dengan posisi pada urutan perengkingan ke 15 akhirnya usulan Saluran Air Bersih (SAB) dengan volume sepanjang 2,5 Km dinyatakan layak didanai sebesar Rp. 104.640.300,00 (Seratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
“Usulan ini benar-benar riial menjadi kebutuhan dasar masyarakat di 3 (tiga) dusun di Desa Kemiri. Menariknya lagi, lokasi usulan tersebut berada di kawasan perkebunan dalam hal ini PDP. Biasanya pihak PDP sangat sulit untuk mengeluarkan surat ijin pemanfaatan sumber daya alam yang berada di kawasannya. Apalagi kalau pemanfaatannya untuk masyarakat di luar perkebunan tambah sulit. Namun, alhamdulillah, saya sudah maksimal berkomunikasi dengan pihak Administratur PDP sehingga pihak PDP bersedia mengeluarkan ijin pembangunan dan pemanfaatan air bersih sejauh 2,5 Km. Hari ini kami dari Tim 6 mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T dan mengucapkan terima kasih kepada BKAD dan seluruh jajaran PNPM-MPd Kecamatan Panti yang telah bekerja secara profesional sehingga usulan Saluran Air Bersih kami dinyatakan layak didanai” papar Suryono Kepala Desa Kemiri pada seluruh peserta MAD Pendanaan saat itu.
Proses lelang yang diselenggarakan pada 28 Juni 2013 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan trial kegiatan yang dipandu oleh Fasilitator Teknik (FT) lama yaitu Ennik Yudhayanti, S.T pada tanggal 19 Agustus 2013, akhirnya pada tanggal 22 Juli 2013 usulan tersebut mendapatkan dana dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Panti untuk tahap pertama sebesar Rp25. 173.300 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 |
| Pipa Mulai Mengalirkan Air ke bak pembagi pada permukiman masyarakat |
Di sela-sela memberikan pengarahan pada saat trial kegiatan, perempuan berkacamata minus yang tidak bisa lepas dari tempat minumnya merek tupperware warna ungu tersebut menyampaikan, “mata air ini layak sekali dikonsumsi masyarakat. Asri dan hygienis juga. Sangat disayangkan sekali jika airnya mengalir begitu saja ke sungai. Melalui PNPM-MPd inilah, saya akan fasilitasi masyarakat desa Kemiri dalam hal ini TPK Desa Kemiri untuk menjinakkan dan memenejemeni mata air ini untuk pemenuhan hak dasar masyarakat.”
Dengan sungguh-sungguh dan bersemangat dalam membangun Saluran Air Bersih (SAB) akhirnya TPK Desa Kemiri dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Serah terima dari pelaku dalam hal ini TPK PNPM-MPd Desa Kemiri kepada Kepala Desa Kemiri telah digelar pada tanggal 25 Oktober 2013 yang lalu.
“Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi warga masyarakat desa Kemiri. Sebab hari ini pekerjaan yang berupa pembangunan Saluran Air Bersih telah diserahterimakan dari TPK kepada Kepala Desa Kemiri selaku pihak pemerintahan desa. Dari informasi yang kami terima dari Pak Saliman selaku Ketua TPK desa Kemiri dan kemudian kami lakukan pengecekan secara sampling di 3 (tiga) dusun ternyata jumlah pemanfaat sebanyak 890 laki-laki dan 1.567 orang perempuan. Dari jumlah tersebut ada sekitar 1.740 orang pemanfaat masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Kepada pemerintah desa dan seluruh pemanfaat, saya ucapkan selamat menikmati air bersih dan selamat melestarikan.” Begitu sambutan yang disampaikan Anton Ananta, S.T lelaki berjaket dan penggemar Gudang Garam Surya selaku fasilitator teknik baru di Kecamatan Panti.
Pada kesempatan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) tersebut M. Irhason selaku Ketua BKAD Kecamatan Panti menyampaikan bahwa, “pelaksanaan pembangunan Saluran Air Bersih di Kemiri ini merupakan kegiatan yang tercepat penyelesaian pekerjaannya dibandingkan kegiatan dan desa lainnya. Dalam kurun waktu 89 hari kegiatan ini telah selesai dan diserahterimakan. Hal yang membanggakan juga kegiatan pembangunan Saluran Air Bersih ini telah dikerjakan 285 HOK yang terdiri dari 250 HOK pekerja dan 35 HOK tukang. Semoga pekerjaan dan upah dari pekerjaan yang telah dikerjakan mendapat barokah dari Allah S.W.T.”
Selesainya Desa Kemiri dalam melakukan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) pada tanggal 25 Oktober 2013, Soenomo selaku koordinator TPK memberi kado sebuah syair yang salah satu baitnya berbunyi, “…….Tahun 2006 Kemiri ditenggelamkan banjir/ Air bersihpun kocar-kacir/ Tapi, setelah PNPM-MPd hadir/ Air bersihpun lancar mengalir/ ……..” Kado itu, kini benar-benar terasa bagi masyarakat di 3 (tiga) dusun di Desa Kemiri. Denyut nadi dari KEMIRI MEMBANGUN (KEMBANG) sebagai sebuah slogan yang digelorakan Suryono (Kepala Desa Kemiri) kini benar-benar terasa.Sumber : PNPM-MPd Kec. Panti Kabupaten Jember
DARI “GEDHÉG” MENUJU “GEDUNG”
 |
| kondisi awal sebelum dibangun tampak dalam |
Ledokombo, kecamatan dengan topografi pedesaan pegunungan yang sejuk, berada di ketinggian 370 m dpl dan terdiri dari 10 desa didalamnya, merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh akses PNPM MPd sejak tahun 2003, yang dulunya bernama PPK. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah program pemberdayaan masyarakat, dan tidak sedikit dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah. Begitu banyak perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi di kecamatan Ledokombo seiring dengan adanya PNPM MPd selama 10 tahun tersebut, tetapi tetap saja ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
 |
| kondisi awal sebelum dibangun tampak luar |
Sebagai contoh permasalahan yang ada di desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo adalah minimnya sarana pendidikan pra Sekolah Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan awal dari tonggak dimulainya pembelajaran serta pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Meski hanya dengan dengan kelas ala kadarnya, beralaskan ubin semen, dengan dinding “gedheg” atau “bidhik” kata orang madura, tetapi tidak mengurangi tekad serta niat masyarakat desa Ledokombo untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.
 |
| rkondisi awal sebelum dibangun tampak dalam |
Berdasarkan kegelisahan atas masalah keterbatasan sarana prasarana pendidikan PAUD atau RA (Raudlatul Athfal), maka masyarakat desa khususnya kaum perempuan di desa Ledokombo mengajukan usulan pembangunan gedung PAUD/RA yang sudah mempunyai embrio berupa peserta didik dan tenaga pengajar beserta pengelola pendidikan dalam acara Musyawarah Desa Khusus Perempuan. Dari persetujuan musyawarah kaum perempuan di tingkat desa inilah diajukannya usulan pembangunan gedung PAUD/RA kepada program PNPM MPd untuk kegiatan TA. 2013, yang kemudian dikompetisikan dengan usulan-usulan lainnya dari desa-desa di kecamatan Ledokombo. Dari hasil Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan dan Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan di kecamatan Ledokombo, maka usulan pembangunan gedung PAUD/RA di desa Ledokombo berhak mendapat total pendanaan dari PNPM MPd untuk kegiatan TA. 2013 sebesar Rp. 196.912.300 sesuai SPC No. 410/227/28/2013 kecamatan Ledokombo.
 |
| proses pembangunan dilakukan oleh masyarakat sekitar |
Pembangunan gedung PAUD/RA diawali dengan kegiatan Trial gabungan oleh TPK dan KT se kecamatan Ledokombo yang diadakan bersamaan dengan peletakan batu pertama oleh bapak Camat Ledokombo dan PJO Kecamatan Ledokombo pada tanggal 07 September 2013. Sampai pada bulan Oktober 2013 progres pembangunan gedung PAUD/RA di desa Ledokombo telah mencapai 65% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 67.684.700, kelancaran progres pembangunan gedung PAUD/RA ini tidak lain karena dukungan semua lapisan masyarakat beserta pemerintah desa yang turut berpartisipasi baik dalam kegiatan pembangunan dan pengawasan.
 |
| kondisi mendekati 100% |
Pembangunan gedung PAUD/RA belum selesai 100%, maka harus terus dilaksanakan sesuai tahapan dengan terus menjaga mutu dan waktu. Dengan mutu yang baik diharapkan dapat menghasilkan bangunan yang kokoh, sebagaimana pendidikan yang diawali dengan baik akan menciptakan generasi yang kokoh dengan dasar agama dan intelektualitasnya. Satu masalah pendidikan berhasil diselesaikan oleh masyarakat desa Ledokombo dengan stimulan dana PNPM MPd TA. 2013, semoga dengan adanya pembangunan gedung PAUD/RA yang awalnya hanya bangunan “gedheg” di desa Ledokombo akan meningkatkan kuaitas pendidikan anak penerus bangsa Indonesia, gedung PAUD/RA Al-Hasan hanyalah sarana awal, dan yang perlu dipikirkan adalah keberlanjutan kegiatan belajar-mengajar lainnya di desa Ledokombo dan Kecamatan
Ledokombo secara umum, karena masih banyak masalah di sekitar dunia pendidikan kita yang juga butuh penyelesaian, karena awal dari kehancuran adalah kebodohan dan ”menuntut ilmu dapat menaikkan derajat seseorang beberapa derajat begitu juga orang yang beriman”.
Sumber : PNPM-MPd Kec. Ledokombo, Kab.Jember 2013
Senin, 11 November 2013
SPP PERGULIRAN HADIR, MASALAH HILANG
 |
| Proses Pengepakan Hasil Produksi Kripik Singkong Putra Mandiri |
Ungkapan itu yang saat ini dirasakan pemanfaat Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Perguliran Kelompok Al Hidayah dusun Krajan desa Menampu. Kehadiran PNPM-MPd tahun 2010 memberikan semangat baru bagi masyarakat desa Menampu untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi bahkan menjadi masalah sosial yang harus didiselesaikan secara berkelanjutan.
Bagaimana tidak? Sebelum ada dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd di kecamatan Gumukmas, masyarakat desa Menampu kesulitan untuk memperoleh pinjaman modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, kebanyakan masyarakat khususnya kaum perempuan malu dan takut untuk pinjam ke lembaga keuangan yang ada, karena di kawasan kecamatan Gumukmas persyaratan yang diberikan terlalu bertele-tele sehingga membuat masyarakat malas dengan proses yang terlalu lama dan harus menunggu ber jam-jam untuk mendapatkan pinjaman modal, tidak sedikit dari mereka meminjam uang kepada bank harian yang jasa pengembliannya sangat besar. Dalam kondisi seperti ini pada tahun 2010 ada PNPM-MPd yang dikelola oleh kecamatan Gumukmas dan sangat membantu bagi masyarakat yang mempunyai usaha serta sulit untuk mendapatkan penambahan modal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
 |
| Tempat Produksi Kripik Singkong |
Setelah usulan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) desa Menampu menjadi prioritas usulan dalam MAD Prioritas Usulan dan kelompok SPP Al Hidayah mendapatkan dana Rp. 12.000.000,- dan pemanfaat atas nama ibu umi mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- yang digunakan untuk melanjutkan usahanya yang sempat berhenti karena kekurangan modal.
Dengan didanainya kegiatan SPP kelompok Al Hidayah, usaha ibu Umi bisa berjalan lagi. Usaha pembuatan ketela rambat ibu Umi dirintis mulai tahun 2007 dengan modal Rp. 50.000,- dibelanjakan ketela rambat 10 kg, gula pasir 3 kg, minyak, bungkus plastik dan kayu bakar. Dari 10 kg ketela rambat bisa menjadi 400 biji karangmas dan di kemas menjadi 20 ikat dengan harga jual per ikatnya Rp. 4000,-. Hasil penjualan kotor 20 ikat sebesar Rp. 80.000,- dikurangi modal sebasar Rp. 50.000,- ibu Umi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,-.
Usaha itu hanya bertahan 2 (dua) tahun, sehingga tahun 2009 berhenti membuat karang mas (cakar ayam) dikarenakan mahalnya bahan baku dan kebutuhan keluarga semakin bertambah, ibu Umi harus mencupi kebutuhan keluarga sendiri karena suaminya sudah meninggal dunia. Usaha ibu Umi terus bertambah setiap tahun dengan semakin bertambahnya modal usaha yang didapatkan sebagaimana tabel berikut :
No
|
Uraian
|
Tahun
|
Alokasi
Pinjaman
|
Ibu Umi
|
1
|
SPP Reguler
|
2010
|
12.000.000
|
500.000
|
2
|
Perguliran 1
|
2011
|
16.000.000
|
1.000.000
|
3
|
Perguliran
2
|
2012
|
20.000.000
|
2.000.000
|
 |
| Kripik Singkong Siap Untuk Di Jual |
Dengan adanya pinjaman modal yang diterima tahun 2012 sebasar Rp. 2.000.000,- ibu Umi bisa berjualan lagi dengan pembelian bahan baku 200 kg seharga Rp. 480.000,-, minyak goreng 24 kg seharga Rp. 240.000,-, plastik 4 bendel seharga Rp. 44.000,- dan sudah dapat mempekerjakan karyawan sebanyak 6 orang dengan upah Rp. 20.000,- perhari. Dari 2 kuintal singkong bisa jadi 300 bungkus kripik dengan harga perkg sebasar Rp. 3.500,- dan total hasil pejunalan kripik singkong PUTRA MANDIRI pendapatan kotor sebesar Rp. 1.050.000,- dikurangi biaya produksi sebesar Rp. 884.000,- jadi keuntungan ibu Umi per hari sebesar Rp. 166.000,-. Sedangkan untuk pemasaran hasil produksi kripik singkong sudah ada yang mengambil sekaligus setor hasil penjualan minggu sebelumnya. Pembayaran angsuran kelompok SPP Al Hidayah tidak pernah menunggak dan yang membanggakan tingkat pengembalian angsuran kelompok SPP desa Menampu sampai saat ini selalu lunas 100%. Dengan lancarnya tingkat pengembalian angsuran SPP di desa Menampu maka sudah barang tentu usaha kelompok semakin berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian warga.
Sumber : PNPM MPd Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Produksi Sapu dan Keset, Bentuk Usaha Salah Satu Pemanfaat SPP untuk Membangun Ekonomi Keluarga
Produksi Sapu dan Keset, Bentuk Usaha Salah Satu Pemanfaat SPP untuk Membangun Ekonomi Keluarga Adalah seorang ibu bernama Amsati tinggal di Dusun Patemon Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember saat ini sudah dapat merasakan manfaat bantuan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan dengan menjadi salah satu pemanfaat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sejak tahun 2009 untuk mendapatkan tambahan modal.
Di dusun Patemon ibu Amsati adalah ketua kelompok SPP “Nurul Falach”. Ibu Amsati mengenal program PNPM MPd melalui sosialisasi di tingkat dusun yaitu dusun Patemon desa Mangaran pada tahun 2009. Lama sekali ibu ini hidup dengan ketidak menentuan ekonomi dan penghasilannya sebagai pekerja serabutan, namun Ibu Amsati adalah tipe orang yang sabar dan ulet dalam menjalani hidup dengan keadaan pas pasan.
Seiring berjalannya waktu, Ibu Amsati bergabung dengan program sebagai pemanfaat SPP. Setelah ibu Amsati bergabung dengan PNPM MPd dengan menjadi pemanfaat SPP pada tahun 2009, ibu dengan dua anak ini tergabung dalam kelompok “Nurul Falach”, yang mana kesemua anggotanya adalah kaum hawa.
Ibu Amsati yang merupakan salah satu anggota kelompok Nurul Falach bersama 9 orang lainnya yang rata-rata adalah bekerja sebagai pengrajin sapu ini sepakat untuk memanfaatkan program SPP ini sebagai upaya untuk penambahan modal usahanya.
Pada tahun 2009, yaitu pertama kali ibu Amsati menjadi pemanfaat SPP mendapatkan bantuan tambahan modal sebesar Rp. 300.000,-. Saat itu ibu Amsati mengaku bingung karena bantuan sebesar itu untuk tambah modal dirasa masih kurang, akan tetapi dengan keuletan dan kegigihannya ibu yang akrab dipanggil ibu Am ini dapat menjalankan usahanya dengan modal yang ada untuk memproduksi sapu saja dan dapat melalui tahun pertama dan di tahun kedua yaitu tahun 2010 meningkatkan jumlah pinjamannya menjadi Rp. 1.000.000,- Dalam penambahan modal ini, ibu Am sangat perhitungan sekali, dia berprinsip bahwa uang pinjaman harus benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha secara benar. Setelah pinjaman tahun 2010 lunas dibayar ibu Am mengajukan kembali kepada kelompok Nurul Falach sebesar Rp. 1.500.000,- di tahun 2011 Rp. 2.000.000,- dan menambah produksi usahanya dengan memproduksi keset, sehingga di tahun 2012 ibu Am mengajukanpinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- dan di tahun 2013 ini ibu Am mengajukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,-.
Dalam perkembangan usahanya ibu Am telah menghasilkan 2 jenis sapu dan 2 jenis keset. Sapu-sapu buatan ibu Am harganya sangat ekonomis dan terjangkau oleh semua lapisan tingkat ekonomi. Berikut ini harga satuan sapu dan keset buatan bu Am : Sapu berbahan ijuk Rp. 4.500,-, Sapu berbahan Merang Rp. 6.000,- Keset berbahan kulit kelapa Rp. 1.500,- Keset berbahan kain Rp. 2.500,-.
Setelah menggeluti usaha kerajinan sapu dan keset, dari tahun ke tahun ibu Am berhasil membantu perekonomian dan kelayakan. Dengan keuletan dan kesabaran serta disiplin menabung yang tinggi dari hasil penjualan sapu ada beberapa perubahan yang signifikan yaitu: Tahun 2011 dari penghasilannya selama 2 tahun membuat sapu, ibu Am dapat memperbaiki kondisi rumahnya menjadi lebih baik lagi, dan sekarang telah memiliki 15 karyawan untuk membantu pembuatan sapu dan keset tersebut.
Ketika FK bersama sekretaris UPK mencoba mengunjungi rumah ibu Am dan melihat kegiatan membuat sapu dan kesetnya, ibu Am sangat berterima kasih dan terharu dengan keadaannya sekarang dibanding sebelum tahun 2009. ibu Am berharap nantinya PNPM MPd bisa terus sukses dalam membantu masyarakat miskin.
Sumber : PNPM-MPd Kecamatan Ajung
